Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Manfaat Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

1. Kepala satuan pendidikan dan guru mendapatkan pemahaman dalam keterbatasan waktu mengenai bagaimana menerapkan pembelajaran di tahun ajaran 2021/2022.
2. Kepala satuan pendidikan dan guru mendapatkan gambaran untuk mengelola pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022, dengan 2 pilihan strategi: pembelajaran campuran (PTM terbatas dan PJJ) dan pembelajaran jarak jauh secara penuh.
3. Kepala satuan pendidikan dan guru mendapatkan gambaran langkah dan penyesuaian yang adaptif yang dapat diambil oleh kepala sekolah dan guru berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan melalui contoh-contoh kasus.
4. Kepala satuan pendidikan dan guru dapat mengasah sensitivitas peserta terhadap resiko penularan COVID-19 dan kemampuan merancang antisipasi terhadap terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

Berdasarkan SKB 4 Menteri yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, ada 9 ketentuan pokok Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19, yaitu:

1. Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan:
   1. pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau
   2. pembelajaran jarak jauh.
2. Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.
3. Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.
4. Penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 di atas dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.
5. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 1. 
6. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan di atas ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan, wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. 
7. Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin nomor dua di atas, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada SKB yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
8. Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud.
9. Ketentuan mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran SKB bit.ly/skb4menteri2021